Entri Populer

Tuesday, January 10, 2012

Sejarah Ketatanegaraan Indonesia


Tugas UAS Mata Kuliah Sistem Hukum Indonesia

Oleh :
Ali Arrida 09220355
Ghofur Yuniar 09220365
Tegar Ambawa 09220345

Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang

2012


Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

Tata Negara merupakan hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah, dan warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu (sistem pemerintahan, sistem pemilu, dll dari negara tertentu) tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti abstrak.[1]
Berdasarkan analisis para pakar asing maupun pakar dalam negeri, hukum tata negara bermuatan;
1.      Hukum Tata Negara merupakan hukum publik, yang memberikan landasan yuridis bagi pembentukan struktur negara dan mekanisme pemerintahan.
2.      Hukum Tata Negara memuat norma hukum yang mengatur organisasi negara sebagai organisasi kekuasaan.
3.      Hukum Tata Negara sebagai regulasi hubungan antara pemegang kekuasaan dan individu sebagai warga negara.
4.      Hukum Tata Negara memandang negara sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai lembaga yang mendukung organisasi tersebut.[2]
Memang kesimpulan dari analisis diatas banyak dipengaruhi oleh dunia akademik, praktik, kondisi hukum-hukum positif di negara masing-masing. Lebih dari itu dipengaruhi pula oleh dasar-dasar serta nilai dan aspek filosofis dalam negara tersebut. Karena Hukum Tata Negara adalah pengkondisian.
Sejarah Tata Negara Indonesia
Jika membicarakan tentang sejarah pasti mengindikasikan tentang sumber-sumber hingga lahirlah sejarah. Sehingga yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah “sumber hukum” yang menyebabkan kaidah hukum itu ada dan memiliki kekuatan, juga dijadikan bahan penyusun dan mengesahkan dari pada hukum tersebut.
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berasaskan Pancasila sebagai landasan pembentukannya, secara langsung semua yang berkaitan dengan Negara pasti berhubungan dengan Pancasila. Begitu juga Hukum Tata Negara merupakan perwujudan konstitusional dari nilai-nilai Pancasila untuk diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Dan kekuatan dari Hukum Tata Negara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
Karena apapun yang bertentangan dengan Pancasila pastilah hukum itu cacat dan tidak memiliki kekuatan lagi. Ini membuktikan bahwa sumber dari Hukum Tata Negara di Indonesia ialah ‘Pancasila’.
Yang kedua sumber hukum di indonesia adalah UUD 1945, semua hukum yang ada haruslah mengimplementasikan dan sifatnya harus memperkuat dan melengkapi UUD 1945. Inilah yang dinamakan ‘Konvensi’, yang mana konvensi memainkan peran penting dalam mengembangkan sistem ketatanegaraan akibat perkembangan atau tuntutan baru seperti paham konstitusionalisme, paham kedaulatan rakyat, atau paham Negara berdasarkan atas hukum. Konvensi yang lahir dari praktik ketatanegaraan adalah suatu bentuk hukum kongkrit dibandingkan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang nampak sebagai bayang-bayang hukum daripada sebagai hukum yang sebenarnya.[3] Sehingga kedudukan konvensi memiliki fungsi dan peran dalam memperkuat fleksibilitas di UUD 1945.
Proklamasi Sumber Pembentukan Hukum Tata Negara Indonesia
Setiap masa yang di dalamnya terdapat massa wajib memiliki aturan untuk mengatur mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar dalam menjalani kehidupan tidak terjadi perselisihan dan penghancurkan berdasarkan atas pikiran diri sendiri.
Maka dari itu perlu adanya Hukum sebagai regulasi dari tindakan-tindakan manusianya. Memang pada awalnya hukum tidak tertulis (hanya kebiasaan) hingga akhirnya perlu adanya ketetapan hukum tertulis dan permanen.
Salah satu hukum yang ada di Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang ketatanegaraan yaitu Hukum Tata negara. Adanya beberapa sumber hukum yang juga mempengaruhi Tata Negara saat ini, kami ingin mengupas tentang sumber hukum tata negara sebelum Proklamasi terlebih dahulu, baru setelah itu setelah proklamasi.
I.                   Masa Pemerintahan Belanda kurang lebih 350 tahun, secara otomatis ketika ada sebuah negara yang menjajah negara lain, sudah pasti negara jajahan akan dipaksa mengikuti apa yang diwajibkan oleh penjajah, baik berupa hukum yang mengatur kehidupan antar individu, individu dengan pemerintah, maupun hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kenegaraan.[4] Pada masa ini Indonesia ( yang selanjutnya disebut Hindia Belanda ) dikonsturksikan merupakan bagian dari Kerajaan Belanda. Hal ini nampak jelas tertuang dalam Pasal 1 UUD Kerajaan Belanda ( IS 1926 ). Dengan demikian kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda ada di tangan Raja. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Raja / Ratu tidak melaksanakan kekuasaannya sendiri di Hindia Belanda, melainkan dibantu oleh Gubernur Jenderal sebagai pelaksana. Ratu Belanda sebagai pelaksana Pemerintahan kerajaan Belanda harus bertanggung jawab kepada parlemen. Ini menunjukkan sistem pemerintahan yang dipergunakan di Negeri Belanda dalam sistem Parlementer Kabinet.
Adapun peraturan perundang-undangan dan lembaga negara yang ada pada masa Hindia Belanda adalah :
a. Undang Undang Dasar Kerajaan Belanda 1938  Pasal 1 : Indonesia merupakan bagian dari Kerajaan Belanda. Pasal 62 : Ratu Belanda memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi atas pemerintah Indonesia, dan Gubernur Jenderal atas nama Ratu Belanda menjalankan pemerintahan Umum. Pasal 63 : Ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan undang-undang, soal-soal intern Indonesia diserahkan pengaturannya kepada badan-badan di Indonesia, kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang.
b. Indische Staatsregeling ( IS ) pada hakekatnya adalah Undang-undang, tetapi karena substansinya mengatur tentang pokok-pokok dari Hukum Tata Negara yang berlaku di Hindia Belanda ( Indonesia ), maka secara riil IS dapat dianggap sebagai Undang-Undang Dasar Hindia Belanda.[5]
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda adalah dengan menggunakan asas dekonsentrasi. Dengan demikian secara umum, kedudukan dari Gubernur Jenderal dapat disetarakan sebagai Kepala wilayah atau alat perlengkapan Pusat ( Pemerintah Kerajaan Belanda ). Adapun bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang dikenal pada masa berlakunya IS adalah :
WET Yang dimaksud dengan WET adalah peraturan yang dibuat oleh Mahkota Belanda dalam hal ini adalah Ratu / Raja Kerajaan Belanda bersama-sama dengan Parlemen ( DPR di Belanda ). Dengan kata lain WET di dalam pemerintah Indonesia disebut Undang-Undang.
AMVB ( Algemene Maatregedling Van Bestuur ) Yang dimaksud dengan Algemene Maatregedling Van Bestuur adalah peraturan yang dibuat oleh Mahkota Belanda dalam hal ini adalah Ratu / Raja Kerajaan Belanda saja, tanpa adanya campur tangan dari Parlemen. Dengan kata lain Algemene Maatregedling Van Bestuur di Indonesia disebut Peraturan Pemerintah ( PP ).
Ordonantie Yang dimaksud dengan Ordonantie adalah semua peraturan yang dibuat oleh Gubernur Hindia Belanda bersama-sama dengan Voolksraad ( dewan rakyat Hindia Belanda ). Ordonantie sejajar dengan Peraturan daerah ( perda ) di dalam pemerintahan Indonesia saat ini.
4.       RV ( Regering Verardening ) Regering Verardening adalah semua peraturan yang dibuat oleh Gubernur Hindia Belanda tanpa adanya campur tangan Volksraad. Regering Verardening setara dengan Keputusan Gubernur. Keempat peraturan perundang-undangan ini disebut Algemene Verordeningen (peraturan umum). Disamping itu juga dikenal adanya Local Verordeningen (peraturan lokal) yang dibentuk oleh pejabat berwenang di tingkat lokal seperti Gubernur, Bupati, Wedana dan Camat.
Pada masa Hindia Belanda ini sistem pemerintahan yang dilaksanakan adalah Sentralistik. Akan tetapi agar corak sentralistik tidak terlalu mencolok, maka asas yang dipergunakan adalah dekonsentrasi yang dilaksanakan dengan seluas-luasnya. Hal ini menjadikan Hindia Belanda ( Indonesia ) tidak memiliki kewenangan otonom sama sekali, khususnya dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sistem ketatanegaraan seperti ini nampak dari hal-hal sebagai berikut : 
a. Kekuasaan eksekutif di Hindia Belanda ada pada Gubernur Jenderal dengan kewenangan yang sangat luas dengan dibantu oleh Raad Van Indie ( Badan penasehat).
b. Kekuasaan kehakiman ada pada Hoge Rechshof ( mahkamah agung )
c. Pengawas keuangan dilakukan oleh Algemene Reken Kamer.
Struktur ketatanegaraan seperti ini berlangsung sampai pada masa pendudukan Jepang dan berakhir pada masa proklamasi kemerdekaan. Memperhatikan susunan ketatanegaraan tersebut di atas, maka dari segi hukum tata negara, Hindia Belanda belum dapat disebut sebagai negara. Hal ini mengingat tidak dipenuhinya unsur-unsur untuk disebut negara, seperti mempunyai wilayah, mempunyai rakyat, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Memang realitasnya ketiga unsur tersebut dapat dikatakan sudah terpenuhi. Wilayahnya ada, rakyatnya ada, bahkan pemerintahan yang berdaulat terpenuhi. Akan tetapi hakekat keberadaan ketiga unsur tersebut tidak muncul karena dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri, melainkan didasarkan pada kondisi kolonialisme yang berlangsung pada saat itu. Maksudnya wilayah dan rakyat yang ada di Hindia Belanda sebenarnya sudah ada sejak Belanda belum masuk dan menduduki Indonesia. Dengan kata ain wilayah Nusantara dan masyarakat yang mendiami nusantara itu sudah ada sejak jaman dahulu. Ditinjau dari unsur pemerintahan yang berdaulat , sebenarnya Hindia Belanda tidak dapat dikatakan sebagai sebuah permintaan yang berdaulat, karena kedaulatan Hindia Belanda ada pada Kerajaan Belanda, sedangkan Gubernur Jenderal hanya berfungsi sebagai penyelanggara pemerintahan umum di wilayah Hindia Belanda sebagai daerah jajahan Kerajaan Belanda.
II.                Masa Penjajahan Jepang selama 3,5 tahun menjajah Indonesia, walaupun terhitung sebentar jika dibandingkan dengan masa Belanda menjajah, bukan berarti tidak ada aturan-aturan yang pernah diterapkan oleh Jepang dahulu dibuang begitu saja. Karena pengaruhnya juga kuat, sampai saat ini pun Indonesia banyak mengadopsi aturan-aturan Belanda ataupun Jepang.[6] Sejarah menunjukkan bahwa dengan adanya Perang Asia Timur Raya atau terkenal denga sebutan Peran Dunia Ke II muncullah kekuatan angkatan perang yang cukup dominan yaitu bala tentara Jepang. Dengan kekuatan inilah hampir seluruh kawasan asia mampu diduduki oleh bala tentara Jepang, tidak terkecuali Indonesia yang pada saat itu masih berada di bawah kolonialisme Belanda. Dalam sejarah perang asia timur raya, dapat digambarkan bahwa kedudukan Jepang di Indonesia adalah :
1.       Sebagai penguasa pendudukan Sebagai penguasa pendudukan, maka Jepang tidak dibenarkan untuk mengubah susunan ketatanegaraan / hukum di Hindia Belanda. Hal ini disebabkan wilayah pendudukan Jepang adalah merupakan wilayah konflik yang menjadi medan perebutan antara bala tentara Jepang dengan Belanda. Oleh karena itu, Jepang hanya meneruskan kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda. Namun dalam hal ini kekuasaan tertinggi tidak lagi ada di tangan pemerintah Belanda, melainkan diganti oleh kekuasaan bala tentara Jepang.
2.       Jepang berusaha mengambil simpati dari bangsa-bangsa yang ada di kawasan asia timur raya termasuk Indonesia denga menybut dirinya sebagai Saudara tua. Dalam sejarah Indonesia, sebutan seperti ini dilanjutkan dengan pemerian Janji kemerdekaan kepada Indonesia dikelak kemudian hari. Janji tersebut direalisir dengan membentuk BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) yang kemudian melaksanakan persidangan sebanyak dua kali.
Sebelum PPKI berhasil melaksanakan sidang-sidang untuk melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPUPKI, Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada saat itu pula sekutu belum masuk ke wilayah Indonesia. Menurut hukum internasional, penguasa pendudukan yang menyerah harus tetap menjaga agar wilayah pendudukan tetap dipertahankan seperti sediakala atau dalam konsidi status quo.  Perlu diketahui pula pada masa pendudukan bala tentara Jepang, wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah besar yaitu :
1. Daerah yang meliputi Pulau Sumatera dibawah kekuasaan Pembesar Angkatan darat Jepang dengan pusat kedudukan di Bukittinggi.
2. Daerah yang meliptui pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Angkatan darat yang berkedudukan di Jakarta.
3. Daerah-daerah selebihnya berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut yang berkedudukan di Makasar.


Dari pembagian wilayah ini membuktikan bahwa pada masa pendudukan Jepang paham militeristik menjadi model bagi pengaturan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Paham militeristik seperti ini dipandang lebih efektif karena mampu lebih mengedepankan jalur komando dan mampu menghimpun kekuatan yang cukup siknifikan guna menghadap serangan musuh. Dengan menggunakan model seperti ini tidak pelak lagi kalau sistem ketatanegaraan yang diberlakukan adalah bersifat Talistik. Salah satu peraturan yang menjadi salah satu sumber hukum tata negara Republik Indonesia sebelum Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah Undang-Undang No.40 Osamu Seirei tahun 1942. Osamu Seirei adalah peraturan atau Undang-Undang yang cenderung berbau otoriter / pemaksaan. Pengundangan atau pengumuman mengenai undang-undang Osamu Seirei ini dilakukan dengan cara ditempelkan pada papan-papan pengumuman di Kantor-kantor pemerintahan Jepang setempat.[7]
Sehingga banyak aturan-aturan dalam Hukum Tata Negara Indonesia yang bercampur aduk karena Hukum lama masih digunakan sampai saat ini. Bahkan setelah proklamasi-pun kebijakan-kebijakan bersifat atau terkesan menambahi yang kurang, dan membuang yang tidak tepat bagi masyarakat Indonesia (itu pun masih penuh kontroversi).
SUMBER HUKUM SETELAH PROKLAMASI
Mengingat Proklamasi adalah semangat persatuan, kesatuan yang bulat mutlak dengan tiada mengecualikan setiap golongan dan lapisan masyarakat Republik Indonesia. Hal ini menjadi sejarah penting bagi bumi Nusantara Indonesia dalam kehidupan setelah Proklamasi. Substansi yang terkandung dalam Proklamasi adalah semangat dengan rela berjuang, berjuang dengan hakiki, tulus dan penuh idealisme dan dengan mengesampingkan segala kepentingan diri sendiri hingga lahirlah Kemerdekaan.
            Dalam UUD 1945 dikatakan, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Maka dapat diartikan sebagai keinginan luhur sebagai bangsa yang merdeka dan mandiri berkaitan dengan “keadilan” yang menjadi objek utama untuk penegakan hukum di Indonesia banyak mendapat tantangan seperti dari sistem poltik, kebijakan, bahkan kepentingan.
            Pembukaan UUD 1945 di dalamnya memuat semangat Proklamasi dan Pancasila. Namun dalam praktek ketatanegaraan RI, keberadaan dan kedudukan hukum naskah Proklamasi belum mendapat tempat dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proklamasi adalah sumber Hukum Tata Negara Indonesia yang mengandung makna sebagai salah satu objek penyelidikan Hukum Tata Negara.[8]
           

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik jika dikaitkan dengan kepentingan studi Negara, antara lain :
1.      Proklamasi merupakan bagian yang terintegrasi dengan pembukaan UUD 1945, sebagai keputusan politik bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Memiliki kedudukan secara yuridis sebagai sumber hukum Tata Negara.
2.      Rumusan Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, merupakan sumber dari sumber Hukum Tata Negara, memiliki kedudukan kokoh dan tidak ada suatu badan yang berhak dan berwenang mengubahnya.
3.      Pancasila sebagai falsafah dan dasar Negara terdapat dalam pembukaan UUD 1945 ditulis “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
4.      Pembukaan UUD 1945, merupakan sumber nilai dan moral untuk membentuk Hukum Tata Negara bagi kepentingan mendirikan dan membangun negara Indonesia. Memberikan arah bagi isi Hukum Tata Negara Indonesia.
5.      Arah dan isi, antara lain terwujud dalam konsep-konsep dasar yang mencakup tentang konsep dasar negara, falsafah bangsa, tujuan negara, bentuk dan susunan organisasi negara, fungsi negara, lembaga dan sistem perwakilan, lembaga dan sistem permusyawaratan, sistem Undang-Undang Dasar dalam membangun Indonesia Merdeka, konsep Negara Hukum, Konsep Negara Berketuhanan Yang Maha Esa, konsep negara kesejahteraan, konsep negara kekeluargaan (integralistik), konsep Demokrasi Pancasila.
6.      Konsep-konsep tersebut digunakan pada saat pembentukan Hukum Tata Negara. Konsekuensinya untuk memahami dan mendapatkan makna yang benar perlu menggunakan konsep-konsep tersebut pada saat melakukan studi tersebut.[9]


Melihat betapa pentingnya kedudukan kebebasan dan keadilan yang dilecutkan dalam pembukaan UUD 1945, perlu adanya kontrol tentang nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 harus jadi landasan nilai moral ketika memaknai kerangka penafsiran Hukum.
Proklamasi bukan hanya sejarah yang hanya dikenang pada setiap tanggal 17 Agustus setiap Tahunnya. Seharusnya lebih  pada esensi bagaimana para pendahulu memperjuangkan segalanya demi kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia. Maka pembentukan Hukum Tata Negara Indonesia tidak lah semena-mena secara yuridis merugikan pihak sesuai kepentingan yang merugikan banyak orang. Adil merupakan hal yang harus diperhatikan dan diutamakan sesuai dengan Proklamasi, Pancasila, Pembukaan UUD 1945 sebagai Sumber Hukum.
Maka dari itu Hukum Tata Negara yang berasaskan pada pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi harus dijunjung tinggi sebagai produk keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia. Karena negara hukum adalah kebalikan negara kekuasaan yang mana sistem konsitusional merupakan ciri utama dari konsepsi negara hukum. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 meskipun tidak menganut sepenuhnya pada Trias politika secara konsekuen. Bukan pemisahan tetapi pembagian kekuasaan, karena pembagian kekuasaan sesuai dan cocok dengan ide dari negara  kesatuan yang berintikan paham integralistik yang berdasarkan Pancasila.
Pasal-pasal konstitusi pun merupakan penjabaran pancasila, kalimat di dalamnya adalah aturan pokok. UUD yang supel dan elastik dipercaya oleh pendiri negara ini akan tahan lama dan tidak akan ketinggalan jaman.
Sistem Pemerintahan Negara RI berdasarkan UUD 1945
            Menurut UUD 1945 sistem Pemerintahan Negara adalah Presidensial ( Sistem Kabinet Presidensial), di mana Presiden sebagai penanggung jawab atas jalannya sebuah Pemerintahan. Menteri-menteri sebagai Pembantu Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden adalah Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
            Pada saat berlakunya UUD 1945 pernah terjadi “perubahan praktik ketatanegaraan” RI tanpa mengubah ketentuan UUD 1945. Perubahan tersebut ialah keluarnya maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 (telah terjadi perubahan dari sistem Pemerintahan Presidensial menjadi sistem pemerintahan Parlementer. Pada waktu berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS penyelenggaraan pemerintah negara menganut sistem pemerintahan Kabinet Parlementer (Sistem Pertanggungjawaban Menteri). Pada saat berlakunya konstitusi RIS sistem tidak berjalan dengan baik, sebab belum ada DPR hasil pemilihan umum. Namun, pada saat berlakunya UUDS, sistem baru berjalan sebagaimana mestinya, setelah DPR terbentuk berdasarkan Pemilihan Umum tahun 1955.
            Kembalinya sistem pemerintahan negara menganut UUD 1945 di mulai sejak Dekrit Presiden 1959, yakni pada sistem presidensial yang di jabarkan menjadi 3 masa, yaitu;
  1. Masa Orde lama/Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966). Kekuasaan penuh presiden sehingga terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang dilakukan pemimpin/presiden.
  2. Masa Orde Baru/Demokrasi Pancasila (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998), mengingat pada masa Orde Lama terdapat banyak penyelewengan-penyelewengan terhadap UUD dengan prioritas presidensialnya. Maka pada Orde Baru dilakukan banyak perbaikan-perbaikan sehingga sistem pemerintahan Presidensial sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Akan tetapi terdapat penyelewengan kembali yang lagi-lagi dilakukan oleh Presiden Soeharto selama memimpin kurang lebih 32 tahun melakukan KKN. Sehingga memaksa Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya pada 21 Mei 1998, demo yang dilakukan aktivis dan Mahasiswa berhasil membuat Soeharto mengundurkan diri dan menyatakan berhenti, dan melimpahkan tampuk kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie  sebagai Presiden Baru. Dan setelah itu babak dimulai lagi dengan hadirnya Reformasi dengan penuh Demokrasi.
  3. Masa Orde Reformasi (21 Mei 1998 sampai sekarang), penyelenggaraan pemerintah masih tetap berlandas pada UUD 1945, yakni menganut sistem pemerintahan Presidensial. Namun, dalam pelaksanaannya dilakukan secara kritis reformis artinya penuh kontrol dalam pelaksanaan pemerintahan. Jika ada peraturaan yang menyimpang dari UUD pasti akan diganti dan diubah. Cabang-cabang kekuasaan negara yang utama ialah mengutamakan checks and balances.[10]
Berdasarkan sejarah yang telah dilalui Negara Indonesia berkaitan dengan sistem pemerintahannya yang sejak lama selalu terjadi perubahan-perubahan dan penyelewengan serta tidak tetapnya hukum-hukum merupakan pertentangan terhadap nilai moral pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga terlihat ada ketimpangan karena ketika sebuah sistem tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 maka bisa dikatakan bahwa itu adalah cacat. Bahkan ini sudah mendarah daging bagi bangsa Indonesia yang selalu mendapatkan kejutan-kujutan baru dalam dunia pemerintahan, perpolitikan, dan hukum yang utama. Siapakah yang patut bertanggung jawab membenahi tata negara saat ini?. “Mengapa” adalah pertanyaan yang pertama kali harus dijawab terlebih dahulu. Mengapa ketatanegaraan Indonesia tidak memiliki ideal? Atau mengapa ketatanegaraan indonesia banyak mengalami hambatan-hambatan sehingga mungkin idealisme nya telah dilunturkan oleh penguasa yang memegang kekuasaan mengatur jalannya sistem.
Adalah yang pertama, setiap sistem pada mulanya haruslah bermuatan pada subsistem yang jelas. Dan orang yang menjalankan sistem tersebut haruslah menjalankan sub dan sistemnya sehingga mencapai sebuah tujuan yang diharapkan semua pihak. Bukanlah kemauan sendiri mengatur jalannya sebuah sistem demi kepentingan pribadi dan kelompok. Itulah yang terjadi pada mula rusaknya sebuah sistem pada awal-awal runtuhnya kekuatan falsafah Proklamasi dan Pancasila yang dilecutkan sebagian orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan ingin menghancurkan bangsa ini sejak lama.
Setelah Bung Hatta mengundurkan diri menjadi wakil presiden RI ini sudah menunjukkan adanya konflik yang mengindikasikan bahwa ada sebuah keretakan kekuatan yang telah lama dibangun. Dan terbukti, bahwa ada pihak terselubung yang mengompori Presiden Soekarno untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya tidak tertera dalam UUD 45 dan Pancasila.
Sejarah Ketatanegaraan Indonesia saat ini masih belum selesai mengukir sejarahnya karena berbagai hal baru masih harus diperbaiki walaupun kejadian yang usang belum mendapatkan jalan keluarnya dan bersembunyi di setiap kepala bangsa Indonesia. Perlu adanya penekanan tentang pentingnya pelajaran tentang nasionalisme semacam pendidikan kewarganegaraan, sejarah para pendahulu namun bukan hanya sekedar cerita, akan tetapi lebih pada esensi mengapa mereka memperjuangkan kemerdekaan.


No comments:

Post a Comment